UJI KOMPETENSI GURU

Posted by arifah.suryaningsih on Oct 7, 2015 in OPINI |

Opini | dimuat di: Koran Jakarta, 6 Oktober 2015

Koran Jakarta, 6 Okt 2015

Koran Jakarta, 6 Okt 2015

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan melaksanakan Uji Kompetensi Guru (UKG) pada tahun anggaran 2015 ini terhadap 3 juta  guru lebih di seluruh Indonesia pada pertengahan November. UKG  dilaksanakan secara online bagi sekolah kabupaten/kota yang sudah siap dan offline bila belum siap.

UKG online maupun offline tahun 2012 bagi guru dan kepala sekolah, baru memiliki nilai rata-rata sebesar 4,7. Nilai tersebut masih jauh dari  target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kemendikbud tahun 2019, yang menghendaki rata-rata kompetensi guru dapat mencapai angka delapan.   Artinya tahun ini nilai rata-rata UKG harus naik  signifikan. Tentu hal ini membutuhkan upaya dan kerja keras guru.

Ujian tidak lagi meggelisahkan berlebihan para guru karena UKG bukan barang baru lagi. Para guru tak lagi  gagap teknologi seperti tahun 2012 yang sempat menjadi berita besar ketika itu. Namun lebih jauh dari persoalan teknis kemampuan guru tersebut, pemerintah harus memperhatikan beberapa isu. Di antaranya, meningkatkan kompetensi guru terus-menerus,  sistem UKG yang objektif,  kualitas soal, dan program-program tindak lanjut setelah UKG.

Guna meningkatkan kompetensi guru terus menerus tuntuan tak dapat ditunda karena era modern menuntut guru profesional di bidangnya. Dia bukan sekadar memiliki ilmu pengetahuan pada bidangnya, namun juga menguasai ilmu pendidikan bersifat praksis. Sekarang bukan lagi era masyarakat sederhana, yang masih menganggap setiap orang dewasa adalah guru seperti dikatakan oleh Linda A Dove (1986).

Masyarakat telah berkembang pesat menjadi modern yang  sudah banyak mengenyam pendidikan memadai. Wajar jika tuntutan masyarakat terhadap kemampuan guru menjadi lebih tinggi. Jadi,  mutlak bagi seorang guru untuk terus menerus meningkatkan kompetensinya melalui berbagai macam cara, swadaya, mencari sponsor,  maupun biaya pemerintah baik secara secara personal  maupun kolektif. Di antaranya,  diklat-diklat yang diselenggarakan  sekolah, MGMP, lembaga-lembaga swasta, dan pemerintah.

Perkembangan infrastruktur dan jaringan internet tetap belum bisa menjamin sistem UKG dilaksanakan serentak secara  online. Keterbatasan akses internet di beberapa pelosok Nusantara serta kondisi geografis yang beragam, masih menjadi tantangan besar tercapainya sistem online menyeluruh. Artinya, penerapan   online atau offline  menuntut penyiapan UKG yang lebih matang agar  pelaksanaannya berjalan lancar. Hasilnya objektif.

Masa Kini

Materi yang akan diujikan dalam UKG ini meliputi  pedagogis dan mata pelajaran yang diampu tiap-tiap guru.  Pedagogis atau ilmu kependidikan  terus berubah  sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk juga  yang diampu para guru. Perkembangan zaman dan pesatnya teknologi informasi berdampak luas, bukan saja pada ilmu pengetahuan,  namun juga karakteristik peserta didik.

UKG seharusnya juga bisa mengukur kemampuan guru meleburkan konteks kehidupan masa kini dalam pembelajaran melalui soal yang berkualitas. Soal yang up to date  menjadi tolok ukur kualitas guru mengikuti  perkembangan ilmu pendidikan dan  pengetahuan yang diajarkannya kepada peserta didik.

Dengan sistem andal, hasil perolehan UKG dapat dengan cepat diketahui dan dipublikasikan.   Data ini akan menjadi dasar penentu kebijakan selanjutnya untuk memproses guru dengan tingkat kelulusan rendah, sedang, dan tinggi. Masyarakat sangat berharap, hasil pemetaan ini  segera dituangkan menjadi langkah strategis pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu guru secara berkesinambungan dan menyeluruh.

Selanjutnya, diperlukan pembeda skala nilai antara guru yang telah tersertifikasi dan belum. Artinya seorang guru profesional, dengan tambahan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang diperoleh,  logikanya akan mampu mencapai nilai lebih tinggi. Logikanya,  mereka  lebih berdaya untuk meningkatkan kompetensi secara mandiri dengan tunjangannya.

Dibutuhkan sebuah mental yang transformasional untuk menjadi seorang guru profesional, bukannya justru menjadi transaksional (sekuler-kapitalistik). Ini  sebatas mentransfer ilmu  untuk siswa selama 24 jam mengajar degan imbalan tunjangan profesional.  Lebih dari itu, globalisasi juga mengharuskan seorang guru menghadapi berbagai perubahan praksis ilmu pendidikan itu sendiri sampai karakter anak didik.  Seorang guru profesional Martha Tilaar mengatakan, local wisdom goes global. Globalisasi yang dihadapi dalam proses mendidik dilalui tanpa meninggalkan kearifan lokal warisan nenek moyang yang harus terus ditanamkan.

Pasal 75 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru/dosen wajib memperoleh perlindungan dalam pelaksanaan tugasnya. Perlindungan itu meliputi peningkatan mutu dan kesejahteraan. Ini semestinya berjalan beriringan.

Dengan anggaran pendidikan memadai, seharusnya pemerintah lebih mampu melaksanakan agenda meningkatkan mutu guru sesuai dengan grand design pendidikan secara lebih berkualitas, berkelanjutan, dan merata sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap guru.

 

Reply

Copyright © 2017 fafa arifah's blog All rights reserved. Theme by Laptop Geek.