Mencari Sosok Kepala Sekolah Ideal

Posted by arifah.suryaningsih on May 11, 2015 in OPINI |

Dimuat di: Suara Karya, Sabtu- 2 Mei 2015

Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) dan Uji Kompetensi Pengawas Sekolah (UKPS) telah dilaksanakan, beberapa waktu lalu. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan kompetensi kepala sekolah (Kepsek) dan pengawas sekolah (PS), sebagai dasar pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan mereka dalam bentuk kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), serta sebagai alat kontrol pelaksanaan penilaian kinerja.

Kepala sekolah (Kepsek) adalah seorang guru yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin sekolah. Dengan tambahan tugas ini, maka seorang Kepsek memiliki ekivalen 18 jam mengajar. Artinya, jika jumlah jam mengajar minimal yang dipersyaratkan untuk seorang guru adalah 24 jam, maka seorang Kepsek masih mempunyai kewajiban mengajar sejumlah enam jam tatap muka dalam satu minggunya.

Di sini, keteladanan seorang Kepsek akan menjadi sebuah motivasi bagi seluruh guru di lingkungan sekolah yang dipimpinnya untuk juga menjadi guru yang profesional. Karena, Kepsek merupakan kunci keberhasilan usaha-usaha sekolah dan juga penentu iklim sekolah yang lebih kondusif guna meningkatkan mutu pendidikan. Sementara yang banyak terjadi adalah tidak sedikit Kepsek yang justru meninggalkan tugas ‘keguruan’-nya yang tinggal beberapa jam tersebut dengan berbagai macam alasan. Satu di antaranya adalah hampir seluruh waktunya terforsir untuk ketugasan manajerial sebagai pemimpin sekolah, rapat-rapat dinas dan sebagainya.

Sehingga, banyak pihak berharap bahwa UKKS khususnya, akan membawa dampak perubahan kepada kontrol kepemimpinannya di seluruh sekolah di Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Strategi pengelolaan Kepsek, mulai dari rekruitmen hingga ‘sepak terjang’ mereka di sekolah selayaknya terus dipantau juga. Karena, sudah menjadi rahasia umum bahwa dunia pendidikan telah lama terkooptasi oleh kepentingan politik kepala daerah.

Jabatan Kepsek yang diperoleh atas dasar ‘balas jasa’ dari para pimpinan kepala daerah terpilih inilah yang menjadi keprihatinan dan ironi bagi dunia pendidikan. Walaupun aturan tentang mutasi seorang Kepsek, kini telah diambil alih oleh Kemdikbud (melalui Permendiknas No. 28 Tahun 2010), praktiknya daerah masih mempunyai andil yang sangat besar terhadap permasalahan mutasi Kepsek ini.

Posisi status quo hingga beberapa periode kepemimpinan Kepsek, banyak dijumpai di beberapa daerah, jika Kepsek tersebut dikenal dekat dengan kepala daerah. Sebaliknya, ada Kepsek yang menjadi ‘tumbal’ dipindah dari satu sekolah ke sekolah lain, sebelum masa periode kepemimpinannya berakhir, bahkan baru 1-2 tahun. Hal itu menimbulkan kesan dunia pendidikan hanya menjadi alat kepuasan politik pihak-pihak tertentu. Tanpa mempedulikan hakikat pendidikan yang di dalamnya memerlukan seorang pemimpin yang mumpuni untuk merumuskan visi dan misi sekolah, perencanaan dan juga strategi memajukan anak didik di sekolah yang dipimpinnya.

Sementara kepemimpinan sekolah idealnya dipercayakan kepada orang-orang yang kompeten, bukan sekedar orang yang hanya ber-casing keren, padahal sebenarnya pas-pasan dalam lima macam kompetensi Kepsek yang dipersyaratkan sesuai Permendiknas No. 13 Tahun 2007. Yaitu, kompetensi manajerial, kewirausahaan, supervisi, kepribadian dan sosial. Terlebih, pada kompetensi supervisi, hasil survei John Pettit (2013) terhadap 4.070 Kepsek di 55 kabupaten/kota di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua menunjukkan bahwa nilai kompetensi supervisi Kepsek hanya sebesar 3.00 dari skala 1.00 – 4.00.

Dapat diartikan bahwa Kepsek belum melakukan pengawalan secara optimal terhadap tugas harian guru. Sementara kualitas proses mengajar di kelas tidak hanya tergantung pada kompentensi guru, tetapi juga pola supervisi yang dilakukan seorang Kepsek, sehingga peran supervisi Kepsek diyakini akan mampu meningkatkan kualitas belajar mengajar, juga diharapkan mampu menjawab tuntutan terkini sesuai kebutuhan sekolah.

Lebih lanjut, gebrakan Kemdikbud melihat kemampuan seorang Kepsek melalui UKKS menjadi sebuah harapan besar untuk merevolusi kepemimpinan seorang Kepsek, guna menemukan sosok Kepsek yang ideal. Bahkan, kebijakan ini akan lebih ‘greget’ jika hasilnya dapat dipaparkan ke masyarakat luas.

Kemudian, data-data hasil UKKS ini diharapkan dapat digunakan oleh Kemdikbud sebagai rekomendasi untuk merencanakan kebijakan pengaturan tentang kepemimpinan seorang Kepsek. Hal ini dapat juga melahirkan sebuah aturan yang tegas dan mengikat mengenai sistem rekruitmen Kepsek yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Sehingga, asas ‘balas jasa’ akan dimentahkan dengan asas meritokrasi, yaitu mencari orang yang memiliki kemampuan dan kualifikasi terbaik untuk menduduki suatu posisi.

Asas ini menyebutkan bahwa menemukan orang yang memiliki kemampuan unggul dapat dilakukan melalui tes, melihat pengalaman, atau kombinasi dari penilaian ini. Dengan demikian, instrumen pada UKKS ini setidaknya akan menjadi satu di antara sekian cara untuk mengetahui kemampuan seorang Kepsek. Lelang jabatan Pemerintah DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Jokowi dan Ahok bisa dijadikan alternatif pencarian seorang Kepsek yang ideal.

UKKS bukanlah satu-satunya instrumen yang akan digunakan untuk mencari sosok Kepsek yang ideal. Muara dari kegiatan ini adalah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanahkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 bahwa untuk mendukung terwujudnya cita-cita tujuan pendidikan nasional maka diperlukan perubahan secara revolosioner tentang isi, proses, dan penilaian yang membutuhkan perubahan mindset, pengetahuan dan keterampilan guru serta kinerja guru dalam mengimplementasikan kurikulum. Tentunya, semua itu diperlukan dukungan mutlak seorang Kepsek yang profesional sehingga secara utuh dapat mendukung terwujudnya cita-cita dan tujuan pendidikan nasional. Semoga. ***

Penulis adalah pendidik, alumnus UNY dan MM UGM.

Reply

Copyright © 2017 fafa arifah's blog All rights reserved. Theme by Laptop Geek.