REVOLUSI PROFESI GURU

Posted by arifah.suryaningsih on Jun 11, 2014 in OPINI |

Dimuat di Kedaulatan Rakyat, Selasa 10 Juni  2014

Minat siswa yang mendaftar program studi (prodi) pendidikan guru di jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada SNMPTN 2014 kali ini, terutama Pendidikan Guru SD (PGSG), terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun ini, prodi PGSD menduduki posisi empat besar terfavorit, setelah manajemen, akuntansi, dan sistem informasi.

Hal ini merupakan sebuah harapan baru bagi peningkatan kualitas pendidikan kita. Melonjaknya minat siswa merupakan sebuah peluang mendapatkan calon guru yang lebih baik. Patut disayangkan jika naik daunnya profesi ini nyaris karena alasan peningkatan ekonomi yang diperoleh. Pemberian tunjangan profesi guru melalui UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 75 menyebutkan bahwa  profesi guru/dosen wajib memperoleh perlindungan dalam pelaksanaan tugasnya. Perlindungan tersebut termasuk pemberian imbalan yang wajar sehingga tidak menghambat tugasnya.

Namun demikian hal yang lebih penting adalah bagaimana memproses mereka didalam pendidikan keguruan yang akan mereka lalui. Sehingga kondisi ini harus segera diimbangi dengan perbaikan kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai tempat digodoknya calon-calon guru yang berkualitas dan profesional. Lebih lanjut, semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap profesi ini menuntut komitmen pemerintah yang semakin kuat dalam hal pengelolaan urusan guru. Mulai dari sistem pendidikan di LPTK, sistem rekruitmen calon guru, pengelolaan kualitas guru hingga penempatan guru secara merata di seluruh wilayah nusantara.

Otonomi daerah yang selama ini menjadi tembok penghalang pengelolaan guru secara nasional diharapkan segera mendapatkan solusi melalui revisi UU 32 Tahun 2004. Salah satu revisi yang akan dilakukan adalah akan mengubah tata kelola pendidikan tidak lagi diotonomikan, melainkan menjadi concurrent (urusan bersama), yaitu Ada bidang pendidikan yang diurus pusat, ada juga yang menjadi urusan provinsi dan kabupaten/kota.

Sehingga ketika sistem pendidikan ini tertata dengan baik, maka guru dapat lebih berkonsentrasi kepada pemberian pelayanan yang terbaik kepada siswanya.  Bagaimana setiap saat mereka dapat melakukan peningkatan profesionalismenya secara kolektif maupun mandiri. Majunya pendidikan di Finlandia, salah satunya adalah ketatnya sistem rekruitmen menjadi guru. Disana profesi guru sangat dipuja, dihargai dan sangat terhormat. Kebanggaan akan profesi ini menyedot putera-puteri terbaik lulusan perguruan tinggi untuk menjadi guru.

Usaha untuk membenahi pendidikan nasional terutama adalah merevolusi profesi guru menjadi sebuah profesi yang  benar-benar menjanjikan bagi pelakunya. Karena secara konstitusi bahkan negara kita telah berani menyebutkan bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ada dalam tanggungjawab negara. Sehingga komitmen membenahi pendidikan terutama guru sebagai ujung tombaknya harus benar-benar serius dilakukan.

Pendidikan guru harus dijadikan sebagai pendidikan kelas satu, sejajar dengan profesi-profesi lainnya yang telah lebih dahulu berkembang dan dihargai dalam masyarakat. Peran strategis guru dalam upaya mencerdaskan bangsa, membutuhkan komitmen dan integritas pengelola dan pelakunya. Seperti yang dikatakan Denise Vaillant, Presiden Teaching Profession International Observatory Universidad ORT Uruguay dalam World Innovation Summit for Education (WISE)  2013, profesi guru tidak akan bisa dihilangkan atau digantikan dengan teknologi canggih sekalipun. Persoalan utamanya hanyalah perlunya guru berkualitas dan profesional. Bukan hanya guru yang disuruh berubah, tetapi harus diikuti perbaikan sistem pendidikannya.

Diperlukan sebuah pollitical will secara kolektif dari orangtua, masyarakat dan pemerintah serta organisasi profesi guru untuk meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan. Selanjutnya peningkatan minat profesi guru ini menuntut tanggungjawab yang lebih besar dari guru untuk meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat. Guru harus mampu melahirkan ilmu pengetahuan pendidikan yang otonom dan inovatif sehingga membantu pengembangan profesionalitasnya.

Upaya-upaya tersebut diharapkan akan mampu melahirkan sebuah revolusi bagi profesi guru. Guru bukan saja melulu menjadi sebuah profesi yang status quo, nerimo ing pandum atas segala macam kebijakan yang diberikan kepadanya. Namun mereka seharusnya juga mampu menggerakkan organisasi profesinya untuk menjadi motor perjuangan dalam rangka melindungi otonomi profesinya. Bukan justru  menjadi kendaraan politik para rezim penguasa seperti yang terjadi selama ini. Kekuatan politik yang kuat yang berasal dari organisasi profesi guru akan melindungi guru dari kooptasi penguasa. Sehingga dia mampu mempertahankan dan mengembangkan standar profesinya.

*Arifah Suryaningsih, Pendidik. Alumni Manajemen Kepengawasan Pendidikan di MM UGM.

Reply

Copyright © 2017 fafa arifah's blog All rights reserved. Theme by Laptop Geek.