Sentralisasi Guru, Solusi atau Masalah?

Posted by arifah.suryaningsih on Mar 2, 2014 in OPINI |

Opini | Dimuat di: Kedaulatan Rakyat, 25 Februari 2014

 

WACANA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang akan mengambil alih kembali kebijakan pengelolaan guru dari pemerintah daerah perlu menjadi pemikiran bersama. Kemdikbud menilai kebijakan desentralisasi guru yang ada saat ini lebih banyak menimbulkan masalah di daerah-daerah, antara lain posisi guru ketika pemilihan kepala daerah dikaitkan
dengan politik, sulitnya pemerataan distribusi guru dan tersendatnya penyaluran dana untuk tunjangan sertikasi guru.

Terjadinya relasi guru dengan penguasa daerah memang tidak bisa dihindarkan. Otonomi daerah menjadikan kepala daerah sebagai pihak paling berwenang dalam kegiatan pembangunan pendidikan. Sementara kebijakan desentralisasi pendidikan yang didasarkan pada UU No 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui menjadi UU No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai tujuan esensial untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat industri modern yang berakar dalam masyarakat setempat. Maka, seharusnya amanah desentralisasi tersebut harus mendukung peningkatan
profesionalitas guru, bukan sebaliknya, otonomi guru justru dikebiri demi perolehan ataupun pelanggengan kekuasaan.
Kondisi tersebut bahkan diperburuk dengan beberapa oknum guru yang justru memanfaatkan ‘pengaruh besar’ dirinya dalam
masyarakat untuk ‘bertransaksi’ dengan para penguasa. Tak jarang guru yang demikian akan menukar posisinya sebagai guru dengan jabatan struktural yang lebih empuk, nyaman dan strategis. Sehingga, alih-alih pemerataan guru dapat tercapai, justru jumlah guru menjadi berkurang karena tergiur oleh jabatan.

Seperti yang diungkapkan Rahman (2013), dalam bukunya ‘Guru dalam Pusaran Kekuasaan’, guru merupakan sosok multi-dimensional yang dipahami banyak orang sebagai pendidik yang bermotif pengabdian (devotion) dan dilandasi keikhlasan (earnest), namun secara natural-pragmatik mereka manusia yang memiliki motif-motif lain termasuk motif ekonomi
dalam rangka meraih kekuasaan politik dan kesejahteraan hidupnya, sehingga upaya memahami jati diri guru dari realitas yang
mereka tampilkan sering kali mengalami distorsi. Ketika grand design pendidikan nasional kita memang telah matang dan jelas, kebijakan sentralisasi guru ini akan menjadi sebuah solusi. Namun jika semua serba minim kajian, tarik ulur sentralisasi atau desentralisasi ini justru akan menambah permasalahan baru. Karena nyatanya pendidikan selama ini berjalan berdasarkan ‘selera’ para penguasa, bukan dari cetak birunya. Rezim pemerintahan yang baru nanti bisa jadi akan merombak pola pendidikan jika ternyata pejabatnya tak mempunyai selera sama dengan pemerintahan sekarang.

Seperti yang disampaikan Pengurus Besar PGRI, kondisi yang berlarut-larut ini memaksa Presiden SBY memerintahkan kepada Kementerian terkait (Mendikbud, Mendagri, serta Menpan dan RB) di depan Ketua Umum PB PGRI selesai pembukaan Kongres PGRI beberapa waktu lalu untuk mencegah keberlarut- larutan hegemoni politik terhadap guru.
Memerdekakan guru dari ketakutan terhadap hegemoni politik kepala daerah akan bermakna pada peningkatan mutu pendidikan, bila tak ingin mengulangi sejarah politik masa lalu yang meletakkan guru sebagai mesin politik partai berkuasa.

Jangan sampai mutu pendidikan kita disamakan dengan tari poco-poco. Maju mundur tanpa arah dan langkah yang pasti. Sentralisasi guru yang akan dilakukan jika tidak diimbangi dengan komitmen dan integritas yang tinggi para guru bisa jadi hanya akan menjadi omong kosong belaka. Pemerataan guru yang diidamkan hanya bisa terjadi jika guru mempunyai dua hal tersebut. Integritas mereka untuk mau dan mampu ditempatkan di mana saja nyatanya masih jauh panggang dari api. Banyak guru kita yang justru melayangkan permohonan mutasi ke daerah-daerah perkotaan saja. Relasi guru dengan kekuasaan
menjadikan beberapa dari mereka mampu menerabas pakta integritas yang telah diikrarkan ketika seorang guru menjadi
bagian dari aparatur negara. Komitmen dan integritas guru serta keseriusan pemerintah menjadi taruhan atas keberhasilan
pendidikan di negeri ini. Dikatakan Thomas J Stanley dalam bukunya “The Millionaire Mind” bahwa integritas bukan hanya
menekankan pentingnya sifat jujur, tetapi juga pentingnya memperkuat prinsip-prinsip moral yang diterapkan di tempat bekerja.
Terakhir, pemerintah harus berani menjamin bahwa jika kebijakan sentralisasi guru benar akan dilahirkan, kesiapannya harus benar-benar matang. Jangan sampai justru guru menjadi terbebani banyak masalah karena ketidaksiapan dan ketidakjelasan sistem baru yang diterapkan.

(Arifah Suryaningsih, Guru SMK 2 Sewon, Alumni Manajemen Kepengawasan Pendidikan MM UGM)

Reply

Copyright © 2017 fafa arifah's blog All rights reserved. Theme by Laptop Geek.