1

Televisi dan Pendangkalan Moral

Posted by arifah.suryaningsih on Mar 2, 2014 in OPINI

Opini | Dimuat di: Koran Sindo, Selasa 4 Februari 2014

 

Banyak kajian dan penelitian telah membuktikan bahwa kehadiran teknologi kotak ajaib bernama televisi bukan saja mempercepat penyebaran arus informasi, tapi juga sekaligus mereduksi tata nilai masyarakat. Sayangnya, sebagian besar masyarakat kita tidak menyadari bahwa perilaku dan kehidupannya telah dipengaruhi oleh tayangan televisi tersebut.

Kehadirannya telah melebur dalam setiap ruang keluarga. Begitu penghuninya membuka mata maka akan menyala pula televisi di sana. Bahkan, suarasuara bising yang berasal dari kotak ajaib itu akan lebih mendominasi mengalahkan percakapan- percakapan ringan yang terjadi dalam keluarga. Karena itu, momentum yang seharusnya bisa digunakan untuk menjalin komunikasi sebagai perekat penghuni rumah secara tidak langsung telah terebut oleh siaran televisi.

Kini televisi tidak lagi sendiri. Kehadiran teknologi internet bersama komputernya, laptop, telephone cellular, Black- Berry, iPad, iPhone dengan segala macam aplikasi chatting, browsingdan juga kebebasan dalam bermedia sosial semakin menambah semarak dunianya para net-generation, anak-anak kita. Lemahnya kesadaran masyarakat akan hal ini terjadi secara terus menerus dan menahun sehingga hal ini menimbulkan dampak perubahan perilaku masyarakat. Televisi menjadi trendsetter mulai dari gaya rambut, gaya berbusana, gaya tutur.

Menyeluruh hingga gaya hidup kita tanpa disadari lebih berkiblat kepada televisi. Rhenald Kasali (2013) dalam bukunya “Camera Branding” mengatakan, kita tengah hidup dalam peradaban Social TVyang jauh lebih terlihat dan saling memperlihatkan. Perbuatan dan perkataan, mimik dan bahasa tubuh, individu close-up dan kerumunan wartawan yang mengejar berita, komentar para ahli, telah memengaruhi moodkita Read more…

 
0

Sentralisasi Guru, Solusi atau Masalah?

Posted by arifah.suryaningsih on Mar 2, 2014 in OPINI

Opini | Dimuat di: Kedaulatan Rakyat, 25 Februari 2014

 

WACANA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang akan mengambil alih kembali kebijakan pengelolaan guru dari pemerintah daerah perlu menjadi pemikiran bersama. Kemdikbud menilai kebijakan desentralisasi guru yang ada saat ini lebih banyak menimbulkan masalah di daerah-daerah, antara lain posisi guru ketika pemilihan kepala daerah dikaitkan
dengan politik, sulitnya pemerataan distribusi guru dan tersendatnya penyaluran dana untuk tunjangan sertikasi guru.

Terjadinya relasi guru dengan penguasa daerah memang tidak bisa dihindarkan. Otonomi daerah menjadikan kepala daerah sebagai pihak paling berwenang dalam kegiatan pembangunan pendidikan. Sementara kebijakan desentralisasi pendidikan yang didasarkan pada UU No 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui menjadi UU No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai tujuan esensial untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat industri modern yang berakar dalam masyarakat setempat. Maka, seharusnya amanah desentralisasi tersebut harus mendukung peningkatan
profesionalitas guru, bukan sebaliknya, otonomi guru justru dikebiri demi perolehan ataupun pelanggengan kekuasaan.
Kondisi tersebut bahkan diperburuk dengan beberapa oknum guru yang justru memanfaatkan ‘pengaruh besar’ dirinya dalam
masyarakat untuk ‘bertransaksi’ dengan para penguasa. Tak jarang guru yang demikian akan menukar posisinya sebagai guru dengan jabatan struktural yang lebih empuk, nyaman dan strategis. Sehingga, alih-alih pemerataan guru dapat tercapai, justru jumlah guru menjadi berkurang karena tergiur oleh jabatan. Read more…

Copyright © 2017 fafa arifah's blog All rights reserved. Theme by Laptop Geek.