0

Menyoal Kekerasan Seksual di Sekolah

Posted by arifah.suryaningsih on Nov 22, 2013 in OPINI

Dimuat di: SINAR HARAPAN, 08 November 2013

Kasus kekerasan pada siswa di sekolah seolah tidak ada hentinya; mulai dari kekerasan laten yang dapat berwujud pada buku-buku pelajaran maupun kuesioner, kekerasan seksual, tindakan pornografi, hingga kekerasan fisik yang terpampang secara jelas.
Semua itu menghantui setiap orang tua yang justru terlalu berharap lebih kepada sebuah lembaga pendidikan yang bernama sekolah.
Terkuaknya kasus perekaman adegan mesum yang dilakukan dua siswa SMP 4 Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu, kembali menampar dunia pendidikan kita. Bahkan, kejadian ini tidak saja terjadi satu kali, namun beberapa kali.
Terlepas dari dugaan bahwa kegiatan ini dilakukan atas dasar suka sama suka, yang jelas kebobrokan moral telah menjangkiti para pelajar kita. Nyatanya kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah pelajar yang mempunyai peran sebagai perekam, bahkan beberapa menjadi penontonnya, tanpa ada upaya dari mereka untuk mencegah perilaku tidak senonoh ini.
Dampak lebih dahsyat selanjutnya adalah hasil rekaman tersebut telah disebarkan secara bebas melalui situs internet, sehingga setiap orang, termasuk para pelajar di bawah umur, akan dengan bebas menyaksikannya.
Miris dan tragis. Bagi setiap orang tua yang peduli kepada nasib anaknya, ketakutan ini benar-benar akan selalu membayangi. Sebuah sekolah, yang seharusnya menjadi sebuah zona aman dan nyaman bagi tumbuh dan berkembangnya anak, nyatanya tidak cukup memberikan kedua hal tersebut.
Lebih mengkhawatirkan lagi, anak-anak seusia SMP terkadang belum mempunyai pemahaman yang cukup mengenai seks dan segala macam konsekuensinya. Di usia ini mereka berada pada tahap operasional formal, merupakan periode terakhir yang mulai dialami anak dalam usia sebelas tahun (saat pubertas) dan terus berlanjut sampai dewasa; seperti disebutkan dalam teori perkembangan kognitif Piaget.
Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahapan ini, seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Ia tidak melihat segala sesuatu hanya dalam bentuk hitam dan putih, namun ada “gradasi abu-abu” di antaranya.
Artinya, mereka masih sangat memerlukan pendampingan, memerlukan figur dan sosok yang dapat mereka contoh, juga sangat memerlukan arahan dalam menemukan jati diri dalam dunianya yang masih abu-abu tersebut.
Seperti diungkapkan dalam teori perkembangan usia tersebut, dilihat dari faktor biologis, tahapan ini muncul saat pubertas (saat terjadi berbagai perubahan besar lainnya), menandai masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan psikoseksual, dan perkembangan sosial.
Degradasi moral yang semakin memiriskan di kalangan remaja adalah sebuah isyarat bahwa fungsi tripilar pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat belum memberikan peran yang optimal. Sementara itu, tahapan-tahapan perkembangan moral dari Kohlberg (1958) menyatakan bahwa logika dan moralitas berkembang melalui tahapan-tahapan konstruktif.
Kohlberg memperluas pandangan dasar ini, dengan menentukan bahwa proses perkembangan moral pada prinsipnya berhubungan dengan keadilan dan perkembangannya berlanjut selama kehidupan. Artinya, pendidikan seharusnya memegang peran penting ini. Dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membangun sebuah watak dan sikap seorang anak yang mempunyai nilai-nilai etika serta religius.
Paradigma bahwa pendidikan hanya untuk mentransfer pengetahuan sudah seharusnya dibebaskan. Sejatinya pendidikan dilakukan untuk membentuk watak dan pengendalian diri sehingga akan menjadi sebuah kesalahan fatal jika orang tua hanya memercayakan pendidikan pada sekolah. Ini karena sejatinya pendidikan berawal dari rumah.
Ki Hajar Dewantara telah menuliskan dalam bukunya, Wasita Tahun ke-1 No 3 Tahun 1935, bahwa sesungguhnya alam keluarga itu bukan saja pendidikan individual, tetapi juga suatu pusat untuk melakukan pendidikan sosial. Orang tua melakukan pendidikan anak-anaknya harus selalu bersama-sama dengan guru-guru di sekolahnya.
Lebih lanjut, Hattie (2003) telah menunjukkan dalam risetnya bahwa karakter peserta didik dipengaruhi hanya 30 persen dari faktor guru. Hal itu berarti 70 persen dari faktor pembentukan karakter anak ada pada dua pilar pendidikan yang lain, yaitu keluarga dan masyarakat lingkungannya tempat ia tumbuh. Di sinilah perlu ditekankan kembali bahwa terbentuknya budi pekerti yang kita harapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru dan sekolahnya.
Sayangnya, sikap permisif orang tua sering terwujud tanpa disadari, dengan sekadar memenuhi kebutuhan anak secara materi, tanpa ada pengecekan ulang apa saja yang dilakukan anak atas pemberiannya.
Pemberian HP kepada anak, misalnya, dengan alasan supaya komunikasi lebih mudah, harus mempertimbangkan dampaknya. Jangan sekadar mengikuti tren, sementara fitur yang tersedia dalam alat komunikasi tersebut justru menjadi jalan lebar untuk mengakses situs porno.
Dunia dalam genggaman sang anak. Apa pun dapat mereka lihat dan ambil internet. Tanpa ada filter pendidikan dalam keluarga serta kepedulian orang tua, hal tersebut akan berdampak buruk tanpa disadari.
Kita sebagai orang tua tidak cukup hanya merasa galau, namun harus bertindak dengan mengambil peran yang besar dalam pendidikan mereka di rumah. Dapat dilakukan melalui pendidikan seksual sejak dini dan juga menerapkan nilai-nilai ajaran agama, yang diharapkan dapat membentengi anak dari perbuatan amoral yang menyesatkan. ●

 
0

Pendidikan dan Peradaban Bangsa

Posted by arifah.suryaningsih on Nov 22, 2013 in OPINI

Dimuat di : SUARA KARYA, 08 November 2013

Pendidikan yang digadang-gadang mampu memberikan perubahan menuju peradaban Indonesia yang lebih maju sepertinya masih jalan di tempat. Posisi Indonesia tidak juga bergeming dari rangking bawah dunia. Maka, membenahi secara berkesinambungan sistem pendidikan yang telah berjalan haruslah menjadi satu agenda utama pada setiap pemerintahan yang sedang berkuasa. Karena, sejatinya pendidikan bukanlah melulu sekadar pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi sebuah strategi untuk membangun sebuah peradaban bangsa.
Upaya perbaikan tersebut terus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai macam perubahan. Mulai dari perubahan sistem evaluasi akhir hingga perubahan kurikulum. Seperti, perubahan kurikulum kita yang bahkan sudah dilakukan 10 kali sejak kemerdekaan. Perubahan itu diikuti juga dengan perubahan sistem penilaian atau evaluasi akhir yang harus ditempuh oleh siswa. Itulah yang kemudian dikeluhkan banyak pihak, bahkan dikatakan sistem pendidikan kita seperti tanpa arah. Ganti menteri ganti kebijakan.
Setiap kali rencana perubahan diwacanakan, setiap kali pula pemerintah berjanji akan selalu mendengarkan aspirasi rakyat. Bahwa pendapat dan masukan semua pihak akan ditampung untuk penyempurnaan program yang akan digulirkan. Namun pada akhirnya, rakyat lebih sering dibuat kecewa. Wacana yang digulirkan seperti sebuah harga mati bagi realisasinya, diikuti dengan pemberian janji-janji manis, bahwa itulah yang paling tepat bagi bangsa ini.
Maka, tepatlah apa yang disuarakan oleh Abduhzen (2013), bahwa sebagai subordinasi sistem sosiopolitik, lingkungan pendidikan kita bukan saja tak mampu membebaskan diri dari nilai-nilai hipokrisi dan praktik korupsi, namun justru turut melestarikannya. Sebagai contoh, berbagai program pendidikan yang menjanjikan perbaikan dan kemajuan, seperti profesionalisme guru, Ujian Nasional (UN), Kurikulum 2013, dan seleksi masuk perguruan tinggi negeri, kenyataannya hanya isapan jempol. (Kompas, 30 Agustus 2013).
Contoh lain hipokrisi seperti yang dikatakan Abduhzen, terjadi juga dalam konvensi UN yang digelar 26-27 September 2013 lalu. Kemdikbud secara tegas menyatakan bahwa konvensi ini akan digunakan untuk menata jalannya UN serta membicarakan berbagai kelemahan pelaksanaan UN sejak diterapkannya. Kemdikbud bulat sikapnya bahwa UN tetap akan dilaksanakan sebagai penentu kelulusan, sehingga pelaksanaannya di ujung tahun, dan yang diperlukan sekarang adalah masukan perbaikan untuk pelaksanaannya.
Padahal jauh hari sebelumnya, ketika kegiatan konvensi ini masih dalam tataran wacana, dikatakan oleh Mendikbud bahwa konvensi ini akan mengundang tokoh dari berbagai pihak yang pro maupun kontra terhadap UN, nyatanya komposisi undangan sudah tak seimbang antara yang pro dan kontra, lebih banyak yang pro. Bahkan gagasan Konvensi UN berubah, bukan untuk mencapai kesepakatan perlu atau tidaknya UN, namun sekadar menata jalannya UN. Yaitu, membahas teknis penggandaan soal dan komposisi penentuan kelulusan UN. Inilah contoh terkini ketidak konsistenan yang dilakukan oleh Kemdikbud.
Demikianlah, angin segar untuk mendapatkan perubahan sistem pendidikan yang didambakan lebih sering bertiup sesaat, hingga pada akhirnya sama sekali berhenti berhembus. Banyak terjadi pengingkaran terhadap model demokrasi yang diagung-agungkan. Yaitu, “pengambilan keputusan harus sebanyak mungkin mengelaborasi suara dari stakeholders.” Yang menghendaki agar setiap ‘pemilik hak demokrasi’ diikutsertakan sebanyak-banyaknya. Implementasi good governance bagi pemerintahan yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan, para konstituten, dan pemanfaat (beneficiaries) diakomodasi keberadaan masih jauh panggang dari api.
Semestinya kita belajar dari Finlandia. Negara tersebut 20 tahun lalu adalah negara miskin yang bergantung pada sektor agrikultur. Namun, mereka berhasil bangkit dan membutuhkan waktu hingga satu generasi. Ketekunan, Komitmen kolektif dan konsistensinya selama lebih dari 40 tahun dalam membangun sebuah sistem pendidikanlah yang akhirnya mengantarkan negara ini menduduki peringkat kualitas pendidikan nomor wahid dunia.
Sementara di Indonesia, beberapa hal justru memprihatinkan. Kurikulum yang memang mengadopsi dari Finlandia telah dimodifikasi sedemikian rupa, namun justru sistem evaluasinya sangat bertolak belakang dengan ruh-nya kurikulum ini. Ujian Nasional dengan model pilihan ganda tetap akan diberlakukan pada 2014 mendatang.
Sementara K-2013 mengamanahkan pola berpikir kritis yang diwujudkan dalam tindakan nyata dengan membangun kolaborasi di antara pelaku pendidikan (guru, siswa, pengelola), mengevaluasi proses secara terus-menerus melalui pemantauan proses dan capaiannya secara ketat, penilaian berdasarkan kemajuan siswa dalam pembelajaran (relatif terhadap dirinya pada periode sebelumnya), dan hasil akhir dapat berbeda bagi tiap siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Maka, sudah seharusnya segera diformulasikan bentuk evaluasi belajar yang paling sesuai.
Pendidikan adalah sebuah proses human investment, sehingga juga merupakan aset paling penting dalam pembangunan. Perselingkuhan antara kekuasaan dan kapitalisme pendidikan mengarah pada kecenderungan politisasi pendidikan. Hal itu terbukti telah mengebiri tujuan pendidikan itu sendiri. Namun, keterlibatan pemerintah dalam urusan pendidikan tidak bisa dipotong sama sekali, Mushthafa (2013)
Memposisikan pendidikan sebagai strategi pembangunan peradaban bangsa berarti bahwa proses ini melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pendidikan bukan hanya urusan sekolah, tetapi juga urusan keluarga, organisasi atau perkumpulan sosial dan masyarakat. Sehingga, kolektivitas ini tidak sekedar menjalankan amanat demokrasi, namun juga akan menukik kepada tercapainya harapan pendidikan yang mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Semoga.

 
0

Dilema Mengembangkan Rasa Nasionalisme

Posted by arifah.suryaningsih on Nov 22, 2013 in RESENSI BUKU

Resensi | dimuat di: Koran Jakarta, Sabtu, 21 September 2013

Judul : Ibu Pertiwi Memanggilmu Pulang
Pengarang : Pepih Nugraha
Penerbit : PT Bentang Pustaka
Tahun Terbit: Agustus 2013
Halaman : 268 halaman
ISBN : 978-602-7888-62-3

 

Banyak orang mengatakan nasionalisme bangsa mulai memudar. Satu indikator yang paling populer untuk melihat kenyataan tersebut adalah banyaknya pemakaian produk impor dibanding buatan negeri sendiri. Maka, di mana-mana, gencar dikumandangkan iklan-iklan untuk selalu mencintai produksi lokal.

Namun, kecintaan pada Ibu Pertiwi bukan hanya seperti itu. Buku ini memuat 50 catatan tentang Ibu Pertiwi. Karya yang berjudul Ibu Pertiwi Memanggilmu Pulang ini pun bukan sekadar menuliskan tentang putra-putri bangsa yang lebih memilih bekerja di luar negeri dan mengabdi pada negara asing karena kecewa terhadap pengelolaan negeri, namun juga mengingatkan agar masyarakat berada di jalur yang benar sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, di antaranya mempunyai karakter kebangsaan yang kuat, memaknai perjuangan perebutan kemerdekaan yang telah dilakukan para pahlawan.
Setiap esai dalam buku 268 halaman ini menggunakan pendekatan gaya tutur masyarakat, lugas dan lincah, sehingga bisa lebih mudah dipahami. Buku ini menarik karena di dalamnya mengangkat isu-isu terbaru.

Contoh konkret permasalahan ini, begitu banyak kaum intelek, putra-putri terbaik Ibu Pertiwi yang lebih memilih meninggalkan Tanah Air untuk mengabdikan diri ke negara lain. Namun, belum ada upaya pemerintah untuk menyerukan agar mereka pulang. Misalnya, dengan menyediakan lapangan kerja berimbalan memadai. Iklan kampanye parpol dan calon legislatif yang lebih gencar (halaman 30).
Bukan hanya para kaum intelek yang dibahas dalam buku, tapi juga para “pahlawan”” devisa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau tenaga kerja sektor lain. Mereka terpaksa mencari nafkah ke negeri orang karena negara tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Ibu Pertiwi belum mampu “menghidupi”” anak-anaknya sendiri.

Namun demikian, tulisan ini menjadi netral ketika diserukan rasa nasionalisme yang memang harus terus dipupuk. Dia mengajak mereka untuk pulang, ” Jangan hanya cukup puas dan merasa diri nasionalis jika dari kejauhan merasa telah berbuat sesuatu dengan hanya mengingat dan mengenang Indonesia (halaman 26).

Permasalahan lain yang diangkat mengenai gerakan pemisahan daerah, kerusuhan, perilaku koruptor, status pulau-pulau terluar, “berkibarnya”” bendera Malaysia di Indonesia, hingga pesan-pesan moral. Di dalamnya juga ada kisah-kisah inspiratif sebagai upaya membangkitkan semangat juang dan rasa nasionalisme.

Setiap orang harus mempertahankan hidup, bagaimanapun caranya. Ada yang harus menggunakan gondola untuk membersihkan gedung tanpa proteksi memadai. Mereka sedang bertaruh nyawa demi kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya (halaman 230).

Kisah-kisah yang disajikan bukan saja tentang kegetiran dalam perjuangan hidup di Bumi Pertiwi, tapi juga secara proporsional menghadirkan keteladanan dalam upaya menghadapi kesulitan tersebut.

Diresensi Arifah Suryaningsih, Guru SMKN 2, Sewon, DIY

Judul : Ibu Pertiwi Memanggilmu Pulang
Pengarang : Pepih Nugraha
Penerbit : PT Bentang Pustaka
Tahun Terbit: Agustus 2013
Halaman : 268 halaman
ISBN : 978-602-7888-62-3

 
0

Mencari Keteladanan Pemimpin

Posted by arifah.suryaningsih on Nov 22, 2013 in OPINI

Dimuat di: SUARA KARYA, 17 Oktober 2013

Mencari sosok pemimpin dan tokoh publik yang bersih, jujur dan konsisten, kini bagaikan mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Sekian ratus guru ditemukan memalsukan ijazah, sekian dosen melakukan tindak plagiasi, sekian polisi, anggota dewan terhormat dilaporkan dalam sebuah survei terbukti melakukan tindak korupsi. Dilanjutkan dengan keterpurukan yang terparah, yaitu kepala lembaga peradilan tertinggi di negeri ini pun tak luput dari tindak amoral yang bukan saja meruntuhkan lembaga peradilan di mata rakyat Indonesia, namun juga di mata internasional.
Ironisnya, orang-orang tersebut bahkan berasal dari golongan manusia yang berilmu tinggi. Yang, sepatutnya memberikan teladan, menjadi cermin dan memberikan manfaat besar bagi manusia lain. Ragam ilmu yang mereka miliki seharusnya dapat membantunya (dan juga orang lain) mengarungi kehidupan dengan lebih ringan. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya.
Maka, menjadi wajar jika generasi muda kita kini banyak mengalami degradasi moral, karena mereka mengenyam pendidikan tanpa keteladanan. Kasus kenakalan remaja makin merebak, tawuran antarsekolah sering terjadi, kekerasan dan tindak bullying ada di mana-mana, menggejalanya video seks yang diperankan oknum siswa, dan sekian kasus krisis karakter ini terus terjadi.
Padahal, melalui pendidikan keterpurukan ini bisa mengalami perbaikan. Karena itu, pendidikan sebagai benih harapan harus menjadikan karakter sebagai tumpuan dasar. Apa pun yang dimiliki seseorang, kepintaran, keturunan, keelokan, dan kekuasaan, menjadi tak bernilai jika seseorang tak bisa lagi dipercaya dan tak punya keteguhan sebagai ekspresi dari keburukan karakter. Pepatah Inggris mengatakan, When character is lost, everything is lost.
Sedemikian pentingnya pembentukan karakter, seperti yang dituliskan oleh Yudhi Latif (Kompas, 8 Mei 2013), bahwa pendidikan sebagai wahana pembebasan, pembudayaan, dan kepemimpinan harus menempatkan karakter sebagai tumpuan dasar. Harus dihindari pengajaran yang terlalu mengutamakan aspek kognitif dan lahiriah. Pertama-tama harus ditekankan pembangunan aspek kejiwaan.
Pengaruh jejak-jejak kolonialisme atas masa penjajahan yang berlangsung cukup lama di Indonesia, telah melahirkan mental pesuruh dan mental pegawai bagi kebanyakan bangsa Indonesia. Kebijakan pendidikan nasional yang hanya diabdikan untuk melaksanakan roda pemerintahan kolonial telah memberikan ciri utama pendidikan sebagai upaya untuk memperoleh ijazah sebagai legitimasi untuk naik pada jenjang sosial masyarakat kolonial. Inilah yang disebut the diploma disease.
Sehingga, pengaruh itu kini masih dirasakan, ketika pola pendidikan kita terlalu memuja hasil daripada proses. Siswa-siswa kita menjadi pemburu nilai tinggi demi perolehan ijazah yang sempurna, demi masa depan dan status sosial yang lebih tinggi. Didukung dengan penghormatan masyarakat yang sedemikian tingginya terhadap orang-orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan tinggi. ‘Anak emas’ terhadap perolehan nilai akademis pun akhirnya meminggirkan perolehan value, yang berupa nilai-nilai kebajikan, sikap, perilaku dan etika.
Rhenald Kasali dalam bukunya, Cracking Values (2012) mengatakan, betapa penting tata nilai dalam kehidupan berbangsa. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang juga memiliki tata nilai yang kuat. Singapura menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dunia, salah satunya karena tata nilai yang ia kembangkan. Beberapa core values Singapura di antaranya: kepentingan masyarakat diutamakan, keluarga adalah bangunan utama bangsa, menghormati hak-hak individu dan mendorong komunitas untuk menolong orang-orang yang tidak beruntung, pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan bersama, dan hubungan yang harmonis. Selain itu, China dan Jepang juga merupakan contoh bangsa maju yang mengedepankan tata nilai. China dengan ajaran Konfusius-nya, dan Jepang dengan semangat Bushido-nya.
Maka, sudah sepatutnya pendidikan kita kembali kepada khittoh-nya. Pendidikan karakter jarus digenjot sehingga aspek-aspek akademik dapat tercapai secara seimbang diiringi aspek afektif dan psikomotorik. Sesuai dengan amanah UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Ketika pendidikan ini miskin keteladanan, kita jangan sampai berhenti berharap untuk perubahan di negeri ini. Tanpa keteladaan yang riil, semua itu akan menjadi sia-sia. Jika selepasnya mereka dari sekolah, anak-anak justru melihat para pemimpin atau bahkan gurunya menjadi tontonan di layar-layar televisi karena kasus-kasus korupsi dan tindak pelanggaran hukum lain yang menjeratnya.
Maka, seorang guru haruslah tetap merawat harapan bagi setiap muridnya, bahwa masih banyak orang-orang yang bisa dijadikan teladan. Meminjam istilah Emha Ainun Najib bahwa sejatinya orang-orang yang hidupnya konsisten kepada kebaikan, itulah yang disebut pemimpin sejati.
Itulah cara pandang yang perlu diubah, sehingga kita tidak perlu menunggu keteladanan bagi para pemimpin yang tidak konsisten, karena sejatinya pemimpin itu ada di sekitar kita, yaitu pada orang-orang yang selalu merawat kebaikan. Ketika pendidikan harus menekankan kepada perolehan perubahan perilaku, maka kehadiran para ‘pemimpin’, yaitu orang-orang yang mampu memberikan teladan, akan memberikan lentera harapan kepada anak-anak didik kita. Bahwa masih ada orang-orang di dekat mereka yang bisa dijadikan panutan. ●

 
0

Kesesuaian Pendidikan

Posted by arifah.suryaningsih on Nov 22, 2013 in OPINI

Dimuat di: SUARA KARYA, 28 September 2013

Belum juga surut dari ingatan tetang wacana tes keperawanan bagi calon siswi yang akan masuk sekolah menengah di salah satu kabupaten di Sumsel. Kini dunia pendidikan kembali digegerkan dengan kehadiran kuesioner yang mempertanyakan ukuran kelamin, berkaitan penjaringan data perkembangan kesehatan remaja. Bahkan Kuisioner data kesehatan siswa SMP di Aceh yang mencantumkan gambar alat kelamin disorot sejumlah media asing. Polemik ini menjadi perhatian Straitstimes Singapura, The Standar Hong Kong dan media lain.
Justru dari provinsi terujung bagian Barat Indonesia, fakta ini terungkap. Hal itu kemudian membuka mata semua orang, bahwa sejak sekian lama telah beredar kuesioner yang di dalamnya memuat gambar-gambar vulgar. Apalagi kuesioner ini diperuntukkan bagi siswa yang memasuki usia pubertas.
Lebih mengagetkan lagi, ternyata program ini telah sekian lama dilakukan, yaitu sejak tahun 2010.

“Kuisioner Penjaringan Kesehatan Peserta Didik Sekolah Lanjutan” ini bersifat rahasia dan hanya menjadi konsumsi siswa. Jika provinsi atau daerah lain lain diluar Aceh diam atau tanpa respon, bukan berarti hal itu tanpa ada masalah. Karena, dampaknya terhadap siswa yang menjadi obyek penjaringan data tentu saja akan sama. Bocornya rahasia isi kuesioner ini ke tangan salah seorang orangtua siswa di wilayah provinsi Aceh justru seharusnya dijadikan sebagai sebuah berkah bagi empat kementerian terkait yaitu Kementrian Kesehatan bersama dengan persetujuan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Bagi pembuat kebijakan untuk segera membenahi teknis pelaksanaannya maupun siswa sehingga tidak malahan berdampak buruk bagi perkembangan psikisnya.
Maksud baik Kementerian Kesehatan yang telah dilaksanakan dengan dasar Keputusan Bersama 4 menteri Nomor 26 tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (usaha kesehatan sekolah). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/PER/VIII/2008 tentang Standar pelayanan Minimal bidang Kesehatan Kabupaten/Kota, serta Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah.
Kegiatan ini memang dalam rangka penjaringan data perkembangan kesehatan reproduksi remaja. Namun apa yang dilakukan selama ini dalam istilah Jawa disebut, bener nanging ora pener (benar tapi tidak tepat).
Beberapa hal yang mendasari pemikiran ini diantaranya, pertama, apa yang tertuang dalam kuesioner terlalu vulgar dan menjadi sebuah gambar yang terlalu sensitif untuk diperlihatkan kepada anak-anak usia pubertas. Benar bahwa kuesioner tersebut dimaksudkan untuk keperluan data kesehatan dan tidak ada unsur pornografi, namun menjadi tidak tepat ketika kuesioner harus sampai menanyakan pada bagian ukuran alat kelamin. Selain tidak rasional dan tidak ada hubungannya dengan permasalahan reproduksi anak dan remaja.
Hal ini tidak mempertimbangkan perkembangan psikis anak seusia itu jika melihat gambar organ-organ seksual terpampang secara jelas, tanpa penjelasan dan pendampingan yang memadai. Apa yang ada di benak anak remaja pastinya berbeda dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai.
Kedua, kurangnya komunikasi dan koordinasi atas teknis pelaksanaan pengambilan data. Kejadian ini menunjukkan tidak adanya koordinasi antara Dinas Kesehatan sebagai pelaksana dan Dinas Pendidikan serta pihak sekolah dimana sampel penelitian berada. Hal ini terlihat dari kesimpang-siuran dari teknis pelaksanaan yang dilakukan oleh para petugas Dinas Kesehatan ketika masuk ke dalam wilayah sekolah bekerjasama dengan guru. Bahkan, mereka juga sama sekali tidak tahu menahu mengenai maksud, tujuan serta isi dari kuesioner tersebut.
Pelaksanaan pengambilan data tersebut seharusnya direncakanan secara matang. Perlu dilakukan briefing singkat kepada pihak sekolah sebelum hari-H ataupun Jam-D penyebaran kuesioner. bahkan lebih baik jika jauh hari sebelumnya seluruh siswa, guru dan juga orangtua siswa diberikan sosialisasi mengenai ini. Pengetahuan yang telah didapatkan dari sosialisasi ini akan berdampak kepada kesiapan seluruh pelaku penelitian, terutama siswa sebagai objek yang akan diteliti.
Ketiga, waktu pelaksanaan pegambilan data tidak semestinya hanya sekedar menyela kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa di sekolah, namun harus ada waktu khusus. Program ini adalah program resmi yang mempunyai dasar hukum yang kuat. Harus ada hari khusus untuk pelaksanaannya. Pemilihan dan pemberian waktu yang tepat dan cukup merupakan sebuah penghargaan terhadap siswa sebagai obyek penelitian.
Siswa dalam keadaan tenang dan tidak dalam keadaan tertekan. Apalagi isian kuesioner tersebut seluruhnya berkaitan dengan dirinya. Jika responden memberikan jawaban dalam keadaan tidak nyaman dan tertekan, maka hasil penelitian akan menjadi bias (menyimpang), sehingga akhirnya tujuan penelitian untuk merekam seluruh fakta tidak akan tercapai. Ketidaknyamanan yang dirasakan oleh para siswa ini bahkan dikategorikan sebagai sebuah bentuk kekerasan simbolik.
Bourdieu (1991) dalam Koesoema (2013), menyebutkan kekerasan simbolik ini akan berdampak lebih dahsyat karena beroperasi sedemikian latennya karena ia bermain dalam pikiran. Kekerasan simbolik menjebak dan menjerat individu dalam sebuah belenggu makna tanpa mereka sadari melindas eksistensi dan membelenggu kebebasannya untuk bertumbuh menjadi manusia yang utuh.
Setidaknya tiga hal yang kurang tepat itu, harus disegerakan untuk dibenahi. Karena, pendidikan seharusnya memberikan kepada seluruh siswa rasa aman dan nyaman bagi mereka untuk menggapai harkat dan martabat yang dicitakan. Kekeliruan dalam menerapkan cara dan kebijakan akan memberikan dampak yang justru menjauhkan jalan menuju cita-cita mulia tersebut. ●

 

 
0

Tontonan dan Tuntunan Miss World

Posted by arifah.suryaningsih on Nov 22, 2013 in Tempat Curhat

Dimuat di: SUARA KARYA, 10 September 2013

 

Perhelatan akbar Miss World terus melenggang, di tengah hiruk-pikuk pro dan kontra atas pelaksanaannya. Kontes ratu sejagad tersebut tentu akan menyita perhatian mayoritas penduduk di 160-an negara seluruh dunia. Terlebih, bagi masyarakat Indonesia sebagai tuan rumah, suka tidak suka selama beberapa hari ke depan masyarakat kita akan disuguhi gebyar kontes ratu sejagat yang memenuhi ruang-ruang media di seantero Nusantara.
Pemerintah mengklaim bahwa satu sisi positif dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai ajang memperkenalkan Indonesia di kancah dunia. Sedangkan menurut saya, inilah cara instan yang ditempuh untuk mencuatkan nama Indonesia di kancah internasional. Bukan dengan menciptakan prestasi, tapi cukup menjadi tuan rumah Miss World saja.
Sementara yang terjadi, Indonesia tetaplah negara peringkat terbawah di bidang pendidikan, tetap menjadi negeri nomor tiga terkorup dunia, dan masih juga jarang mencetak prestasi di event-event dunia. Munculnya Indonesia sebagai tuan rumah dengan kemolekan Pulau Bali-nya seolah mengabarkan kepada dunia, meskipun negeri ini sedang dirundung banyak permasalahan, namun tetap cantik di mata dunia.
Perhelatan ini bahkan diadakan ketika dunia pendidikan kita sedang diterpa berbagai permasalahan, mulai dari kurikulum baru yang belum juga menunjukkan arah yang jelas, buku-buku ajar yang berbau kekerasan, pornografi, tawuran pelajar, ditambah lagi kasus yang memiriskan, yaitu ratusan guru di Indonesia terindikasi melakukan tindak amoral dengan ditemukannya pemalsuan ijazah yang mereka miliki. Ketika kita miskin tuntunan dan keteladanan, kehadiran tontonan-tontonan yang menghibur dan menyenangkan hati akhirnya akan dijadikan tuntunan.
Bahkan ketika remaja kita sedang resah dengan kehadiran kuesioner yang mempertanyakan ukuran alat vitalnya, ketika mereka berada pada masa yang paling penting untuk mengembangkan kepribadian dan fisik yang sehat, televisi-televisi di ruang keluarga mereka sedang menyiarkan kemolekan dan lekuk tubuh sempurna para finalis Miss World. Maka, kegamangan akan mempengaruhi kehidupan remaja kita, ketika pada saat fisik mereka mulai bertumbuh dan keinginan mengembangkan daya tarik mulai hadir. Sehingga, persepsi remaja terhadap kecantikan akan bermuara pada aspek lahiriah semata.
Gaya hidup masyarakat kita sudah terlalu banyak dijejali dengan siaran-siaran televisi yang selama ini telah mereduksi moral serta minim keteladanan terutama bagi para remaja kita. Syahputra, 2013 menyebutnya sebagai ‘rezim media’. Menurutnya, televisi sebagai bagian dari rezim media telah menentukan gerbang di mana informasi – budaya, sosial, ekonomi, politik dan bahkan isu agama, senantiasa mengalir membentuk lingkungan yang dibaca, dipercaya dan disikapi (diskurtif). Di sinilah akhirnya tontonan yang disajikan dalam media (termasuk ajang Miss World) akhirnya akan menjadi tuntunan, masyarakat khususnya kaum remaja akan menerima semua informasi tersebut sebagai sesuatu yang sah dan tanpa masalah.
Kontes kecantikan apa pun namanya, kegiatan semacam ini lebih kental dengan glamour dan hedonis. Apa yang dipertontonkan kepada publik hanyalah gemerlapnya, lenggak-lenggoknya dan bahkan mereka dilekati dengan berbagai macam produk kosmetik serta fashion yang diprediksi akan menguasai pasar mode ke depannya. Para wanita akan berkiblat kepada apa yang mereka kenakan.
Menengok sejarahnya, tujuan awal kegiatan ini adalah demi kepentingan kapitalis belaka. Eric Morley, perancang sekaligus koseptor kapitalisme global di London, sejak 1951 telah mengenalkan Festival Kontes Bikini. Acara ini dilaksanakan untuk memperkenalkan pakaian renang yang disebut oleh media sebagai ajang Miss World. Akhirnya melalui event inilah, Miss World menjelma menjadi sebuah bentuk waralaba (franchise). Ada 130 negara telah membeli waralaba yang akan menghasilkan keuntungan materi yang menggiurkan.
Pelaksanaan Miss World memiliki konsep 3B, brain (kecerdasan), beauty (kecantikan) dan behavior (keperibadian). Namun, kita tahu bahwa mereka lolos memasuki gerbang adu 3B ini atas dasar pesyaratan huruf B kedua, yaitu beauty – cantik secara fisik menjadi persyaratan mutlak mengiringi 2B yang lain. Artinya, ajang ini menjadi tuntunan yang keliru ketika para remaja kita memaknai kecantikan harus mengikutkan fisik di dalamnya.
Padahal, perempuan dengan kecantikan yang sesungguhnya adalah mereka yang bisa memberikan energi positif bagi lingkungan sekitar. Dengan demikian, kriteria perempuan yang cantik bukan lagi fisik, melainkan perempuan yang memiliki kemampuan dan prestasi tinggi, yang dapat memberikan kemanfaatan bagi dirinya sendiri dan orang lain. seperti yang dikatakan oleh Ainna Amalia. (Baca:
‘Kecantikan dalam Perangkap Kuasa’)
Maka, wanita-wanita tangguh, cerdas, berkepribadian luar biasa dan menginspirasi harus terus dihadirkan dalam ruang-ruang publik kita. Kolektivitas yang melibatkan media dalam memberikan role model bagi generasi kita perlu dibangun, bukan semata untuk kepentingan kapitalisme yang mampu meraup keuntungan dolar maupun rupiah. Remaja kita harus segera disadarkan dengan keteladanan. Bahwa menjadi cantik itu harus terdidik. Karena, melalui pendidikan, sebuah peradaban akan dibangun untuk mengangkat harkat dan martabat diri, keluarga dan juga bangsanya. ●

 
0

Membangun Empati di Sekolah Inklusi

Posted by arifah.suryaningsih on Nov 22, 2013 in OPINI

Dimuat di: SUARA KARYA, 08 Juni 2013

Pendidikan inklusi hingga kini masih dianggap asing di kalangan masyarakat. Banyak cerita sering kita dengar tentang penolakan-penolakan terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk masuk ke sekolah-sekolah reguler karena ketidaksiapan sekolah dan masyarakat/orangtua siswa lainnya. Hal ini menunjukkan masih kurangnya informasi dan sosialisasi yang mengakibatkan penolakan masyarakat terhadap kekhususannya tersebut. Juga, karena minimnya jumlah sekolah reguler yang bersedia menampung para ABK.
Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan siswa reguler serta siswa penyandang disabilitas dalam program yang sama, baik dalam mengikuti pendidikan maupun beradaptasi dengan lingkungannya. Dasarnya adalah UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, serta Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Anak yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
Program sekolah inklusi secara formal dideklarasikan sejak 11 Agustus 2004 di Bandung, dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak, termasuk anak dengan disabilitas. Model pendidikan inklusif ini pun diyakini dapat menjadi salah satu kebijakan dalam implementasi konsep Education For All (EFA) di mana Indonesia telah mendeklarasikan akan mencapai EFA tahun 2015.
Kenyataannya, program ini masih menjadi momok bagi sekolah, guru dan juga orangtua siswa, baik orangtua dari siswa disabilitas maupun nondisabilitas. Banyaknya sekolah yang tidak siap dan masih banyaknya penolakan tersebut seakan menambah ketakutan orangtua ABK untuk ‘mengeluarkan’ anaknya ke dunia luar, menjaga anaknya dari kemungkinan tindak diskriminasi yang dapat menambah beban psikologis anak maupun keluarganya. Dhus, pilihan Sekolah Luar Biasa (SLB) masih dirasakan menjadi sebuah solusi yang paling tepat bagi anak-anak ABK.
Padahal, ketika ABK bersekolah di SLB, mereka akan seperti ‘katak dalam tempurung’. Selamanya hanya berkutat di dalam dunia kekhususannya, berteman dengan sebatas teman-temannya yang juga bernasib sama. Seperti yang dituliskan oleh Ramadhani Ray bahwa sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusivisme bagi anak dengan disabilitas terhadap lingkungan pergaulan sosial. Akibatnya, dalam interaksi sosial, kelompok penyandang disabilitas menjadi kelompok yang termarginalkan di masyarakat, karena mereka merasa asing dengan kehadiran penyandang disabilitas. Pun demikian dengan kaum disabilitas sendiri, mereka akan merasa bahwa dirinya tidak menjadi bagian yang integral dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah berharap agar pemerintah daerah memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Salah satunya dengan memperbanyak sekolah-sekolah inklusi di daerah masing-masing. Maka, dukungan dan apresiasi yang besar harus disampaikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta atas dimulainya pengembangan program percontohan pendidikan inklusi di tingkat ASEAN oleh UNESCO yang selanjutnya akan menjadi model percontohan untuk dikembangkan di kota/kabupaten lain di Indonesia. Pendidikan inklusi ini telah dijalankan pada saat ini di Kota Yogyakarta dengan 33 sekolah, terdiri atas 2 TK, 19 SD, 3 SMA, dan 4 SMK dengan jumlah siswa inklusi mencapai 288 siswa. (SK, 8/03/2013)
Menyelenggarakan sekolah inklusi adalah sebuah pekerjaan besar. Bukan sekedar dukungan dari pemerintah atas segala fasilitas yang harus dimiliki oleh sekolah, namun juga upaya besar guru sebagai ujung tombak pelaksana pembelajaran. Guru yang akan membawa perubahan itu, karena dia adalah kuncinya. Keterlibatan (involvement) atau mengikutsertakan (engage) adalah dua hal yang harus mendasari seorang guru dalam memberikan pelayanan terbaik kepada siswa.
Berangkat dari situlah, guru mengenal siswanya untuk menjadi mengerti apa yang dibutuhkan siswa. Bukan sekedar hubungan formal antara guru dan murid, namun mereka bisa menjadi seperti sahabat. Sehingga, dapat menumbuhkan keberanian siswa untuk mau berbagi dan berempati, sesederhana apa pun ide dan wujudnya. Karena harus dipahami bahwa membaurkan siswa disabilitas pada lingkungan normal bukan semata untuk kepentingan kaum mereka saja. Namun, kondisi ini akan melatih siswa nondisabilitas sehingga mereka dapat menghargai perbedaan, meningkatkan toleransi, memahami kebutuhan temannya yang menyandang disabilitas dan melahirkan sikap empati yang tinggi.
Ketakukan acapkali terjadi kepada siswa non-abilitas terhadap siswa abilitas. Perbedaan secara psikis ataupun fisik itu merupakan sebuah hal asing bagi mereka. Pemahaman dan penerimaan kehadiran siswa ABK dalam lingkungan normal bisa dikatakan merupakan titik equilibrium di mana sejak itulah semua siswa dapat melebur menjadi satu sosial masyarakat yang utuh, bahwa di sana ada banyak sekali perbedaan yang satu sama lain harus mau dan mampu menerimanya.

 

Inilah keistimewaan pendidikan inklusi. Di dalamnya tidak hanya melatih siswa untuk cerdas dalam aspek akademis semata, tetapi juga cerdas secara sosial dan emosional. Temuan Paul Stoltz tahun 1997 tentang ketangguhan pribadi (adversity quotient) sebagai prediktor baru dalam melihat kesuksesan, melengkapi IQ, EQ, SQ yang lebih dulu populer jelas-jelas mendapatkan tempat di sekolah inklusi. Proses pendidikan yang dijiwai dengan keempat prediktor ini, pada 10-15 tahun mendatang tentu akan memberikan pribadi-pribadi yang pintar secara kognitif, cerdas secara emosional dan tangguh menghadapi setiap tantangan. Namun, keberhasilan ini tentu mendapat dukungan masyarakat dan keluarga sebagai wujud keutuhan trilogi pendidikan kita. Semoga. 

 
0

Kepatuhan Sang Guru

Posted by arifah.suryaningsih on Nov 22, 2013 in OPINI

Dimuat di : KORAN SINDO, 27 Maret 2013

Persoalan penyaluran dana sertifikasi guru di berbagai daerah terus saja menjadi bahan pergunjingan baik media nasional maupun media lokal.

Setelah ditemukannya dana Tunjangan Profesi guru (TPG) 2012 sebesar Rp10 triliun belum disalurkan oleh pemerintah daerah. Padahal uang itu telah ditransfer 1 Juli 2012 lalu oleh pemerintah pusat. Akibatnya, ratusan ribu guru bersertifikat yang seharusnya berhak menerima TPG sebesar satu bulan gaji itu tidak menerimanya secara utuh. Termasuk juga di Kabupaten Bantul DIY, ada 5.300 guru bersertifikasi yang hanya menerima dana TPG sebesar 11 bulan saja (KORAN SINDO, 13/03/2013).

Sementara sisanya belum ada kejelasan. Itulah nasib guru di negeri ini. Ironisme berkepanjangan terus saja menderanya. Perjuangannya demi mendapatkan hak-hak akan profesi mulianya belumlah usai. Namun demikian, guru adalah sosok yang penuh dengan kepatuhan. Segala macam kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah mengenainya tidak ada satupun yang ditolak.

Cerita kepatuhan guru dimulai saja dari perjuangan mereka ketika akan mendapatkan sertifikat guru profesional. Berbagai upaya telah guru lewati, termasuk perjuangan mereka ketika harus bersekolah kembali disela-sela ketugasannya mengajar demi pemenuhan syarat jenjang pendidikan strata-1 (S-I), pengumpulan dokumen dan bukti fisik untuk melengkapi portofolionya sebagai dasar penilaian kelayakan frofesionalitas nya, ataupun dengan mengikuti diklat PLPG dengan berbagai macam pola.

Semua itu tentu saja membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Namun, mereka tidak patah semangat dalam mengikutinya. Selanjutnya, kewajiban mengajar minimal 24 jam sudah juga guru lakoni. Bahkan ketika guru harus rela mengajar di berbagai sekolah dengan jarak yang berjauhan, atau mengajar pada jenjang yang berbeda (guru SMA mengajar SD). Guru harus pontang panting ke sanakemari untuk pemenuhan syarat mendapatkan tunjangan profesinya tersebut.

Selanjutnya, guru berupaya keras menunjukkan kemampuan profesionalitas dan pedagogiknya dengan mengikuti UKG yang banyak menuai pro dan kontra karena kemendadakannya. Walaupun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, namun itu semua adalah wujud kepatuhan guru terhadap negeri ini. Juga terhadap perubahan kurikulum 2013 nanti, dimana guru adalah ujung tombak pelaksananya.

Kembali guru manut saja, mereka akan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Tetap mengajar di kelas-kelas dengan keunikannya masingmasing. Jadi, apa yang kurang dari guru? Semua telah dipatuhi dan dilaksanakan oleh mereka. Bahkan setelah semua kewajiban itu telah mereka laksanakan, guru masih juga diam ketika satu bulan pembayaran atas haknya tersebut, entah berada di mana kini.

Budaya pekewuh (tidak enak hati) itu benar-benar melekat kental dalam setiap pribadi guru, khususnya di DIY. Namun “diam” dan pekewuhnya guru bukan berarti tanpa riak. Walaupun ketidaksesuaian penerimaan hak guru itu hanya menjadi pembicaraan internal antarguru, tidak ada demonstrasi luar biasa dan tidak ada gejolak yang berarti, namun kasak-kusuk itu tetap ada.

Namun itu juga tidak akan berkepanjangan karena seperti orang Jawa kebanyakan, semua itu akan berakhir dengan ucapan syukur. “Masih syukur kita sudah mendapatkan tunjangan yang besar, jadi mari kita ikhlaskan saja”. Pepatah Jawa, Nerimo ing pandum, seperti menjadi sebuah bendungan besar untuk menampung segala keluh kesah guru. Guru merasa aman diam berada di dalamnya.

Namun bukanlah demikian hakikat sebuah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah ditata dan diatur sedemikian rupa oleh yang namanya Undang- Undang. Peraturan perundang- undangan diciptakan untuk mengatur sistem ketatanegaraan yang rumit dan kompleks. Sehingga semuanya harus bergerak berdasarkan rel yang telah dibangun bersama. Pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik harus menunjukkan kinerja terbaiknya dalam melayani rakyat.

Satu diantaranya tertuang dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam BAB IV Pasal 9, disebutkan bahwa badan publik wajib menginformasikan secara jelas mengenai laporan keuangan. Sehingga pengendapan satu bulan dana tunjangan sertifikasi guru sangatlah layak untuk dipertanyakan, bukannya “diikhlaskan”.

Inilah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan kejelasan informasi kepada seluruh pemegang kedaulatan tertinggi, yaitu rakyat. Secara akuntabel seperti yang dicita-citakan dalam perundangan. Diperlukan suatu pembaharuan berkelanjutan dalam tata kelola organisasi daerah sebagai mana disebutkan Rhenald Kasali,

pembaharuan menurutnya merupakan suatu proses mengubah kebiasaan-kebiasaan berperilaku dan cara berpikir orang-orang yang bekerja untuk organisasi dari problem based (yang selalu mempertanyakan “mengapa”?) dan berorientasi masa lalu menjadi solution based ( yang berorientasi ke depan dengan pertanyaan “bagaimana”?) Para pejabat harus mengubah cara berpikir dalam mengelola lembaganya guna mencapai agenda reformasi birokrasi.

Termasuk juga untuk mengubah persepsi masyarakat yang terlanjur negatif terhadap perilaku para birokrat. Birokrasi yang bersih, pejabat yang jujur, guru yang luhur, keluarga dan masyarakat yang makmur adalah sebuah guru kehidupan yang terbaik bagi generasi penerus bangsa. Tidak akan berhasil jika semuanya berjalan dengan timpang, atau bahkan keluar dari relnya masingmasing.

Pendidikan sebagai upaya perubahan perilaku tidaklah sebatas ada di dalam ruang-ruang kelas, dimana guru dan murid berinteraksi. Namun pendidikan itu ada disetiap tempat, disetiap ruang dan waktu. Dimana anak-anak bisa melihat dengan mata dan merasakan dengan hatinya bahwa di sekekeliling mereka masih banyak “kekacauan” yang membuat masa depan menjadi tidak jelas arahnya.

Atau sebaliknya, ketika semua sistem tertata dengan baik, bersih, jujur dan semuanya memberikan pelayanan yang terbaik. Maka cita-cita besar pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa ini tidak akan jauh lagi dari genggaman. Semoga. ●

 

 
0

Guru, Sang Pencerah Kegelapan?

Posted by arifah.suryaningsih on Nov 22, 2013 in OPINI

Dimuat di: SUARA KARYA, 07 Maret 2013

 

Secara etimologi, kata “guru” dalam bahasa Sanskerta berasal dari dua suku kata, yaitu ‘gu’ yang berarti darkness (kegelapan) dan ‘ru’ yang berarti light (cahaya). Dapat dimaknai bahwa guru adalah orang yang menunjukkan “cahaya” untuk menghalau “kegelapan”.
Ketika menyebut nama guru yang tergambar dalam pikiran kita adalah sosok berilmu yang ramah, sopan santun, sederhana dan berwibawa. Identitas itu melekat karena tidak terlepas dari sejarah kelahirannya di masa lalu. Bahwa seorang guru berasal dari orang berilmu tinggi ataupun tokoh agama yang disegani, kyai, pendeta, biksu, ataupun resi.
Kini, filosofi pemaknaan ‘guru’ memang masih semulia tempo dulu. Namun, pada tataran kehidupan nyata, masih ada saja guru yang tidak luput dari cibiran karena ternyata hanya mengenakan baju kebesaran guru, sementara moralnya tidak semulia filosofinya.
Beberapa peristiwa tragis mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh oknum guru terhadap siswanya terus saja menghiasi media. Mengawali tahun 2013, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PA) menerima 80 laporan kasus kekerasan seksual pada anak, di antaranya dilakukan oleh oknum guru.
Memang, hampir setiap kekerasan seksual pada anak terjadi dalam pola relasi kekuasaan. Artinya, wewenang yang dimiliki dimanfaatkan untuk ‘menguasai’ orang lain. (Romany Sihite) Langkah Kemen PP dan PA bekerja sama dengan Kemensos dan BPS untuk menyelesaikan survei tentang kekerasan yang dialami anak tahun 2013 (SK, 23/01’13) patut diapresiasi. Ini penting untuk lebih memudahkan penanganan kasus dan sebagai pencegahan secara lebih ketat.
Seperti masyarakat kebanyakan, siswa beranggapan bahwa guru adalah sosok orang dewasa yang mampu memberikan perlindungan terhadap dirinya. Guru pun diyakini sebagai sosok yang harus dihormati, dipercayai dan mempunyai ketulusan budi.
Maka, ketika seorang siswa mengalami pelecehan seksual dari gurunya, biasanya ia cenderung bersikap diam dan tertutup. Seperti kebanyakan anak, dia sadar bahwa dirinya hanyalah seorang bocah dengan kekuatan yang tidak seberapa. Sehingga, tidak akan mudah baginya meyakinkan orang-orang dewasa di sekitarnya kalau gurunya telah memperlakukannya secara tidak senonoh.
Layak jika kasus semacam ini menjadi lama terungkap, karena pelaku (oknum guru) akan selalu bersembunyi di balik jubah kehormatan profesi maupun kepercayaan besar masyarakat sekitar.
Guru menyandang empat macam profesionalitas yang harus selalu dijunjung tinggi, yaitu profesional, sosial, kepribadian dan pedagogik. Diatur dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 khususnya pada kompetensi kepribadian yang harus dimiliki seorang guru, di antaranya adalah bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial serta kebudayaan nasional yang beragam. Lebih lanjut dikuatkan lagi bahwa guru harus menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
Dhus, seorang guru yang tega melakukan pelecehan seksual terhadap siswanya, masih layakkah disebut sebagai seorang guru? Dia bukan saja melanggar Permendiknas, tetapi juga melanggar janji setia kepada Tuhannya. Dia yang seharusnya bisa menjadi teladan bagi masyarakat, lingkungan, keluarga dan anak didiknya, justru melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Oknum guru semacam ini tidak pantas lagi kita sebut sebagai seorang guru.
Pengetahuan, kebijaksanaan, kemampuan memberikan pencerahan, kewibawaan dan kewenangan seorang guru adalah alasan mengapa seorang guru harus dihormati. Maka, melakukan sebuah tindak asusila, apalagi terhadap muridnya sendiri sama saja mencoret semua alasan tersebut. Sudah selayaknya hukuman yang setimpal harus diterimakan kepadanya.
Ancaman hukuman 15 tahun penjara yang disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 pun layak direvisi karena hukuman yang lebih berat harus ditimpakan kepada para pelaku. Bahkan, jika pelakunya adalah seorang pendidik, maka seharusnya dia perlu dimakzulkan. Predikatnya sebagai guru harus dicopot, selamanya.
Kasus guru mesum ini akan sangat dahsyat dampaknya bagi korban yang notabene adalah generasi penerus bangsa. Bukan tidak mungkin, korban seharusnya bisa menjadi seorang dokter, ilmuwan, seniman, atau profesi lain. Namun, karena masa depannya dihancurkan oleh oknum gurunya sendiri, pupuslah semua yang dicita-citakan. Mereka juga tertekan secara psikologis sehingga cenderung menarik diri dari pergaulan. Ini tentu akan menyulitkannya untuk berkembang di kemudian hari.
Bagaimanapun guru yang berbuat mesum secara jelas telah melakukan pelanggaran etika, mengingkari sumpah jabatan guru dan juga UU.
Bukan semata bergantung kepada gurulah, perbaikan moral anak di negeri ini akan terjadi. Namun, jika guru yang identik dengan kaum terdidik dan menjadi teladan sudah tidak bisa kita percaya, kepada siapa lagi kita bisa berharap?
Kasus ini oknum guru melakukan pelecehan seksual terhadap anak didiknya memang tidak bisa digeneralisir, karena tidak semua guru berperilaku seperti itu. Namun, kita harus berpikir ulang dan mengasah otak untuk melahirkan guru yang berkualitas dan taat pada etika dan ajaran agama.
Tanggung jawab besar tidak hanya tertumpu kepada LPTK sebagai lembaga pendidikan pre-service penghasil guru. Selepasnya dari sana tentu saja guru harus tetap digembleng di lembaga pendidikan in service. Sekolah adalah lembaga sosial yang paling konservatif menurut banyak pakar karena di dalamnya memiliki aspek-aspek kehidupan masyarakat yang lengkap. Di sinilah “kawah candradimuka” sesungguhnya bagi seorang “guru” ketika dia harus terus belajar membawa “cahaya”. Karena, guru adalah sang pencerah, bagi dirinya dan juga siswanya. ●

 
0

Menilik Kembali Seni Tutur Hikayat Aceh

Posted by arifah.suryaningsih on Nov 22, 2013 in Uncategorized

Artikel dimuat di: Analisa Daily, Jumat 22 No 2013

Kejayaan Aceh dimasa lalu pernah membawa pula kegemilangan sebuah kesenian bersyair yang disebut seni tutur hikayat, yang kini nyaris hilang karena kurangnya pelestarian. Padahal seni tutur hikayat ini adalah ibu dari semua seni di Aceh. Hal ini disebabkan karena semakin jarangnya seniman menekuni seni tutur hikayat seiring sepinya panggung. Bahkan kini tinggal ada enam seniman di Aceh yang menguasai seni tutur hikayat dan aktif. Banyak masyarakat Aceh yang tidak kenal lagi akan adanya kesenian ini. (Kompas, 20 Sept 2013)

 

Seni tutur hikayat merupakan sebuah media interaktif untuk menyampaikan dongeng mengenai kepahlawanan, perjuangan, petunjuk kehidupan, sanjungan kepada raja hingga kisah-kisah keseharian. “Dongeng interaktif “ ini yang merupakan hiburan rakyat Aceh di masa lalu. Kini semakin tergusur ketika “Alladin, Malin Kundang, Bawang Merah Bawang Putih” dan beberapa kisah dongeng klasik lainnnya tayang di televisi. Walaupun heroisme dan keindahannya kurang begitu terasa, dengan alur cerita yang seperti dipaksakan serta terlalu banyak improvisasi di dalamnya. Namun jika kita lihat saat anak-anak menontonnya, mereka terpaku di depannya, menikmati dengan begitu asyiknya sampai mungkin lupa waktu.

 

Ada beberapa sisi yang kurang pas terhadap lahirnya dongeng-dongeng klasik yang ber-casing modern ini. Antara lain, pertama, jam tayang sinetron dongeng ini kebanyakan hadir di jam-jam wajib belajar anak yaitu antara pukul 19.00 sampai dengan 22.00 yang itu bertepatan dengan jam prime time-nya siaran televisi, dimana pada jam tersebutlah produser membidik jumlah audience terbesar untuk pendapatan dari iklan.

 

Iklan juga mempunyai pengaruh besar bagi tumbuh kembangnya anak. Iklan bisa berpengaruh terhadap karakter si anak. Sebuah riset menjelaskan, anak-anak yang cenderung materialis percaya bahwa lewat benda dan produk-produklah kebahagiaan dan kesuksesan bisa diraih. “Iklan di televisi adalah penghasut. Anak-anak yang kurang puas dalam kehidupan mereka berubah menjadi materialistis dari waktu ke waktu,” kata Suzanna Opree, pimpinan riset dari Jurusan Komunikasi Universitas Amsterdam. (Kompas.com, 23/8/2012)

 

Kedua, improvisasi yang terkadang berlebihan terhadap cerita yang sesungguhnya, melahirkan versi dongeng yang lain dan menjadikan dongeng tersebut terasa jauh dari sisi originalitasnya. Banyak sekali tambahan-tambahan cerita yang berkonotasi “lebay” (berlebihan) di dalamnya, yang pastinya hal tersebut menjadi tuntutan produser untuk memanjang-manjangkan seri tayangan sinetron dongeng tersebut kaitannya dengan ongkos produksi dan sisi bisnis. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, relakah kita, ketika daya imajinasi anak-anak menjadi tidak terasah dengan baik, tergantikan dengan visualisasi “apa adanya”, dan bahkan kedekatan kita direbut oleh tayangan-tayangan dongeng versi sinetron tersebut di televisi?

 

Menurut pengamat anak, Seto Mulyadi: “Dalam menyampaikan isi cerita, televisi bisa saja menarik perhatian si anak karena dilakukan melalui visualisasi. Tapi dalam hal-hal lain ada yang hilang dan tidak bisa digantikan, yaitu kesempatan berkomunikasi secara langsung dan kesempatan berdialog. Mendongeng, kini menjadi sebuah tantangan besar bagi orangtua, yang terlalu sibuk dengan segala macam aktivitas dan rutinitasnya sehingga kedekatan dengan anak-anaknya kurang bisa terbangun melalui sebuah kegiatan sederhana tersebut.

 

Adalah sebuah asumsi yang salah ketika perkembangan teknologi mulai menggeser paradigma bahwa segala macam dongeng ataupun cerita dapat tersampaikan melalui media-media modern yang ada. Pada penggunaan teknologi untuk penyampaian pesan cerita, tidak ada pola hubungan face-to-face, komunikasi, dan kehangatan yang dapat anak terima dari orangtuanya.

 

Sedangkan hal tersebut dapat berdampak luar biasa terhadap perkembangan anak. Seperti yang dikatakan Lilian Holewell dalam bukunya: A book for Children Literature, sedikitnya ada enam manfaat dongeng, yaitu: 1) Mengembangkan daya imajinasi dan pengalaman 2) memuaskan kebutuhan ekspresi diri. 3) memberikan pendidikan moral tanpa menggurui anak. 4) Memperlebar cakrawala mental si anak dan memberikan kesempatan untuk meresapi keindahan. 5) Menumbuhkan rasa humor dalam diri anak dan 6) memberikan persiapan apresiasi sastra dalam kehidupan si anak setelah ia dewasa.

 

Kehadiran dongeng kepahlawanan, perjuangan, petunjuk kehidupan, sanjungan kepada raja hingga kisah-kisah keseharian dapat diceritakan melalui seni tutur hikayat. Karena pada dasarnya kesenian ini bisa menjadi media yang sangat interaktif bagi anak dengan orangtua maupun gurunya. Dalam moment tersebut anak bisa melihat secara langsung bagaimana penutur berekspresi, menatap, berkelakar atau menyisipkan hal-hal lucu yang dapat membuat mereka tertawa bersama, menangis bersama ataupun berdiskusi bersama. Komunikasi yang dibangun melalui kesenian mendongeng seperti ini tidak akan pernah mengalami bias atau distorsi dalam penyampaian pesannya. Berbeda sekali ketika dongeng hanya tersampaikan melalui media TV, dongeng tidak tersampaikan secara interaktif, statis dan anak tidak dirangsang untuk menjadi lebih kritis.

 

Kita hidup di era global. Dimana pola pergaulan dan gaya hidup menjadi lebih terbuka serta permisif terhadap hampir semua permasalahan. Kebebasan pers, reformasi, perekonomian global, semua membawa pengaruh pola hidup dan tatanan sosio kultural yang berdampak juga terhadap transformasi nilai-nilai agama, moral dan budaya nasional.

 

Menghidupkan kembali seni tutur hikayat diantara anak-anak dalam pendidikan keluarga maupun pendidikan formal, sebenarnya bukanlah perkara sulit. Terlibasnya kesenian yang sarat dengan muatan pendidikan ini seharusnya menjadi sebuah tantangan besar bagi rakyat Aceh untuk memperjuangkannya. Pekan Kebudayaan Aceh yang kini sedang digelar adalah sebuah momentum yang tepat untuk kembali mengingatkan akan kejayaan kesenian ini dalam perannya menyampaikan pesan-pesan moral positif.

 

Kehadiran dongeng melalui seni tutur hikayat sama artinya, orangtua maupun guru mampu berfokus menciptakan sumber-sumber kebahagiaan bagi anak, membangun berjuta harapan agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang humanis, peka terhadap lingkungan sosial dan budaya. Semuanya bisa diciptakan lewat cinta, persahabatan, permainan, dan sikap yang jauh dari materialis. Bagi anak-anak, setiap hari adalah hal yang istimewa dan luar biasa, jika ada daya dukung yang diberikan oleh semua orangtua ataupun orang dewasa didekatnya. ***

 

Penulis adalah Pendidik. Alumnus Program Manajemen Kepengawasan Pendidikan MM UGM.

Copyright © 2017 fafa arifah's blog All rights reserved. Theme by Laptop Geek.